Selasa 18 Juli 2017| Detik.com

Yangon - Pemerintah Myanmar menentang misi PBB untuk menyelidiki dugaan pemerkosaan, penyiksaan dan pembunuhan warga muslim Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar. Kepada para diplomat, penasihat keamanan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi mengatakan, misi PBB tersebut hanya akan memperparah situasi di Rakhine.

Otoritas Myanmar telah menolak memberikan visa untuk tiga pakar yang ditunjuk PBB pada Mei lalu untuk menyelidiki tuduhan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan aparat keamanan Myanmar tersebut.

Pekan lalu, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB di New York, Nikki Haley mendesak Myanmar untuk menerima misi yang telah dimandatkan dalam resolusi Dewan HAM PBB tersebut. Namun penasihat keamanan Suu Kyi, Thaung Tun menyampaikan penolakan atas misi penyelidikan PBB tersebut.

"Kami menjauhkan diri kami dari keputusan itu karena kami menemukan bahwa itu kurang konstruktif," ujar Penasihat Keamanan Nasional Thaung Tun kepada para pejabat PBB dan diplomat-diplomat, termasuk Dubes AS Scot Marciel, seperti dilansir News.com.au, Selasa (18/7/2017).

Dikatakan Tun, keputusan negara-negara lain -- termasuk China dan India -- untuk bergabung dengan Myanmar dalam menolak resolusi tersebut merupakan "prinsip sikap".

"Kami merasa bahwa misi tersebut hanya bisa memperparah situasi di lapangan," imbuhnya.

Mengenai tuduhan-tuduhan pelanggaran yang dilakukan aparat keamanan Myanmar, Tun hanya berkomentar singkat. Dikatakannya, Myanmar punya hak yang jelas untuk membela negara dengan cara-cara yang sesuai hukum seiring negara itu menangkal meningkatnya aktivitas teroris.

Misi penyelidikan PBB tersebut disulkan oleh Uni Eropa setelah Komisioner Tinggi PBB untuk HAM mengatakan, operasi militer di bagian utara negara bagian Rakhine -- tempat kebanyakan warga Rohingya bermukim -- kemungkinan sama dengan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Sebelumnya, pejabat-pejabat Myanmar telah mengatakan bahwa penyelidikan domestik yang dipimpin oleh Wakil Presiden Myint Swe, telah cukup. 
(ita/ita)