Rabu 19 Juli 2017 | Detik.com

Jakarta - Taiwan menjadi negara pertama di Asia yang melegalkan perkawinan sejenis sejak Mei 2017. Di Singapura, lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) mengkampanyekan 'bebas mencintai' atau 'freedom to love' dan menggelar aksi yang diikuti ribuan orang pada Juni lalu. Bagaimana di Indonesia?
 

Baca juga: Tak Hanya Starbucks, Banyak Perusahaan Dukung Pernikahan Sejenis

Menurut Ketua MK Arief Hidayat, perkawinan sejenis harus disesuaikan dengan konstitusi Indonesia. Paham hak asasi manusia (HAM) yang mereka jadikan tameng, harus difilter dengan konstitusi Indonesia, salah satu tolak ukurnya Pancasila. Di mana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.

"Ada permohonan di Irlandia dan Italia, perkawinan sejenis ditolak karena masyarakatnya masih religius. Namun, berbeda halnya dengan Belanda karena Belanda sudah sangat liberal. Jadi, itu sudah disesuaikan dengan cita-cita bangsa masing-masing, termasuk Indonesia yang konstitusinya konstitusi religius," kata Arief.

Hal itu disampaikan saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi Dosen Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara, di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Senin (7/7) kemarin yang dilansir website MK, Rabu (19/7/2017).

Dengung HAM dari Barat harus selektif. Sebab di Eropa sendiri, mereka masih berselisih paham soal pemberlakuan HAM yaitu apakah bisa berlaku universal atau berlaku sesuai negara masing-masing. Ketua HAM Eropa menyatakan HAM tidak berlaku universal, disesuaikan dari masing-masing negara.
 

Baca juga: Unjuk Rasa Gay Digelar di Singapura, WNA Tak Boleh Ikut

Faktanya, beberapa negara di Eropa menolak universalitas HAM, seperti perkawinan sejenis. Oleh sebab itu, Indonesia harus memiliki filter sendiri yaitu Pancasila.

"Dalam hal keagamaan saja misalnya, masyarakat Indonesia harus bertuhan dan berkepercayaan atau berkeyakinan. Kemudian pada masyarakat muncul kelompok seperti LGBT atau sejenisnya dan minta dilegalkan," ujar Arief.

Sebagaimana diketahui, MK saat ini juga sedang menguji pasal-pasal kesusilaan dalam KUHAP. Mereka berharap LGBT dikriminalisasi. Hal itu mendapat penolakan dari elemen masyarakat lainnya.