Selasa 18 Juli 2017 | Detik.com

Jakarta - Gerakan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di dunia menguat beberapa waktu terakhir. Puluhan perusahaan multinasional dunia malah secara terang-terangan mendukung perkawinan sejenis. Bagaimana di Indonesia?

"HAM di Indonesia itu bukan universal," kata Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat.

Hal itu disampaikan saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi Dosen Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara, di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Senin (7/7) kemarin, yang dilansir website MK, Selasa (18/7/2017).

Baca Juga: Ribuan Orang Warga AS Gelar Unjuk Rasa Dukung Hak-hak LGBT

Arief menyinggung kondisi hukum secara global yang sangat berpengaruh bagi negara lain, termasuk Indonesia. Arief menekankan hal tersebut sesungguhnya sudah diletakkan oleh founding father dan perlu dilakukan pengembangannya, contohnya dalam kasus HAM.

"Dalam hal keagamaan saja, misalnya, masyarakat Indonesia harus bertuhan dan berkepercayaan atau berkeyakinan. Kemudian pada masyarakat muncul kelompok seperti LGBT atau sejenisnya dan minta dilegalkan. Tugas dari peradilan hukum adalah memberikan pedoman berperilaku bagi masyarakatnya dan harus disesuaikan dengan cita-cita negara. Jadi tidak bisa dibuat universal seperti yang ada pada belahan negara lainnya," Arief menegaskan.

Baca Juga: Dihantam Isu Boikot, Saham Starbucks Sudah Turun 15,5%

Arief memberikan contoh kasus ketika dirinya mendapatkan banyak pengalaman dari kunjungan ke negara-negara Eropa. Di Jerman pun baru muncul hal-hal seperti pengajuan legalitas LGBT. Bahkan Ketua Mahkamah HAM Eropa menegaskan sistem hukum yang dipraktikkan di negara tersebut bersifat partikuler.

Ada permohonan di Irlandia dan Italia, perkawinan sejenis ditolak karena masyarakatnya masih religius. Namun, berbeda halnya dengan Belanda karena Belanda sudah sangat liberalKetua MK Arief Hidayat

"Permohonan di Irlandia dan Italia (soal) perkawinan sejenis ditolak karena masyarakatnya masih religius. Namun, berbeda halnya dengan Belanda, karena Belanda sudah sangat liberal. Jadi, itu sudah disesuaikan dengan cita-cita bangsa masing-masing, termasuk Indonesia yang konstitusinya konstitusi religius," terang guru besar Universitas Diponegoro, Semarang, itu.

Sebagaimana diketahui, MK saat ini juga sedang menguji pasal-pasal kesusilaan dalam KUHAP. Mereka berharap LGBT dikriminalisasi. Hal itu mendapat penolakan dari elemen masyarakat lainnya.