Rabu 12 Aug 2015, 07:41 WIB

Gatot Tolak Diperiksa Kejagung, Jaksa Agung: Mau Ikut-ikut Pengacaranya?
Dhani Irawan - detikNews

0 SHARES

0
0
0
0

Gatot Tolak Diperiksa Kejagung, Jaksa Agung: Mau Ikut-ikut Pengacaranya? Foto: Rachman Haryanto

0
0
0
0

Jakarta - Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho tak mau diperiksa Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus dugaan korupsi bantuan sosial. Jaksa Agung HM Prasetyo menanggapi santai tentang hal tersebut.
"Hahahaha, mau ikut-ikut pengacaranya?" canda Prasetyo ketika dihubungi, Rabu (12/8/2015).
Prasetyo mengatakan pemanggilan Gatot belum dijadwalkan tanggal pastinya. Prasetyo pun menyarankan Gatot patuh lantaran pemanggilan sebagai saksi merupakan kewajiban sebagai warga negara yang taat hukum.
"Itu kan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Kalau sudah tersangka malah nanti merugikan dirinya sendiri. Ini kan dipanggil sebagai saksi," ujar Prasetyo.
Sebelumnya, Gatot bersikeras tak ingin diperiksa Kejagung. Hal itu disampaikannya melalui pengacara Razman Arief Nasution.
"Gubernur tidak akan hadiri panggilan Kejagung. Beliau tetap bertahan akan hadir kalau dipanggil KPK. Dasarnya menurut kami pokok perkaranya sama. Ini kan urusannya PTUN Rp 200 juta. Pokok perkaranya uang Rp 1 T. Kalau Evy diminta datang ke Kejagung, Evy dan gubernur tidak akan datang," kata pengacara Gatot, Razman Arief Nasution di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (11/8/2015) malam.
Sebelumnya Kasubdit Penyidikan Pidana Khusus Kejagung, Sarjono Turin, menyebutkan bahwa pihaknya berencana memeriksa Gatot pada pekan depan. Turin menyebut Kejagung akan berkoordinasi dengan KPK untuk memeriksa Gatot di Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang.
"Untuk Gatot kemungkinan pekan depan akan dilakukan pemanggilan. Kami akan koordinasi dengan KPK karena status tahanan KPK agar penyidik kami bisa mendapat akses melakukan pemeriksaan di rutan," kata Kasubdit Penyidikan Tindak Pidana Khusus, Sarjono Turin ketika dikonfirmasi, Selasa (12/8/2015).
Sejak dinaikkan status penanganan dugaan korupsi bansos Sumut pada 23 Juli 2015, jaksa tindak pidana khusus Kejagung belum menetapkan seorang pun tersangka. Kasus yang tengah disidik Kejagung itu yaitu kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial, dana bantuan operasional sekolah dan dana bantuan daerah bawaan 2011-2013 yang diambil alih Kejagung dari Kejati Sumut.

(dhn/elz)

-